PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PEMBERLAKUAN ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN

LEGAL PROTECTION AGAINST THIRD PARTIES DUE TO THE IMPLEMENTATION OF ACTIO PAULIANA IN BANKRUPTCY LAW

  • Samsul Arifin Ariza Umami Iskandar
Keywords: HukumKepilitan, pembangunan ekonomi, perjanjian, Actio Pauliana

Abstract

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Semakin berkembangnya pembangunan ekonomi membuat minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi semakin besar pula. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya perusahaan. Karena pada dasarnya orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan badan hukum, terutama perusahaan. Bagi mereka yang menjalankan suatu kegiatan usaha, cara untuk melancarkan dan mengembangkan usahanya yaitu melakukan peminjaman dana atau melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjamannya pada waktunya. Faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan (willingness) dari debitor untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan debitor tidak membayar atau mengembalikan pinjamannya Ketika debitor mulai tidak bisa mengelola keuangannya, maka akan menimbulkan masalah-masalah salah satunya adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Keadaan seperti ini disebut dengan pailit. Pailit merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaranpembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Pailit atau bangkrut adalah keadaan debitor kesulitan dalam hal keuangan sehingga keadaan tersebut membawa debitor ke dalam status pailit. Status pailit tersebut diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Hal ini juga selaras dengan pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Kemudian setelah debitor dinyatakan pailit segala sesuatu yang berhubungan dengan harta debitor akan diurus sepenuhnya atau diambil alih oleh kurator melalui lembaga kepailitan yang di utus oleh Pengadilan Niaga. Debitor tidak lagi memiliki kewenangan atas harta-hartanya. Kepailitan adalah lembaga yang berwenang untuk sita umum atas harta pailit debitor. Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini terhitung sejak saat keputusan pailit diucapkan. Persyaratan dari permohoanan pernyataan pailit yaitu: adanya dua kreditor atau lebih, adanya utang, dan adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Published
2022-08-11