PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF GRATIFICATION IN THE EFFORTS TO ERADICATE THE CRIME OF CORRUPTION

  • Nitaria Angkasa Tirta Gautama Ridwan
Keywords: PidanaKorupsi, Gratifikasi, Hukum, KPK

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.Menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, perlu partisipasi dan peran semua elemen bangsa, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tidak ketinggalan dari unsur akademisi dan praktisi, juga sebagai kontrol sosial.Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan begitu pula di wilayah provinsi Lampung. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.Kerjasama diperlukan baik dalam maupun dengan negara lain. Pelaksanaan kegiatan dan inisiatif yang dilakukan tersebut, kiranya dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawan atas amanah masyarakat.Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Published
2022-08-11