JUSTICE LAW: Jurnal Hukum

PELAKSANAAN LELANG JAMINAN KREDIT MACET TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN DIPERBANKAN

Dr. Iskandar Tirta Gautama Betha Rahmasari, Via Ajidah — Wed, 01 Feb 2023 00:00:00 +0000

Sistem kredit biasanya digunakan dalam transaksi jumlah besar seperti pembelian properti atau
peminjaman modal usaha. Pihak yang berhutang berkewajiban membayar cicilan pinjaman dengan
jangka waktu yang ditentukan. keadaan ini terkadang mengakibatkan pihak yang berhutang merasa
terbebani dan tidak kunjung membayar, kemudian tidak lagi mampu membayar cicilan pinjaman
karena bunga yang terus meningkat serta jumlah nominal yang harus dibayar juga semakin tinggi
yang mengakibatkan kredit macet. Permasalahan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam
berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan
merupakan suatu penyakit kronis yang sangat menganggu dan mengancam sistem perbankan
Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih keberadaan bank mempunyai strategis
dalam perekonomian Indonesia. Bank dalam memberikan kredit harus ada jaminan atau anggunan
yang digunakan sebagai jaminan, apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka jaminan akan
dijadikan sebagai alat pelunas hutangnya. Didalam pemberian fasilitas kredit oleh bank, ada
pemberian hak tanggungan guna menjamin benda yang dijaminkan. Pengaturan hak tanggungan
diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).Untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan lelang kredit macet terhadap objek hak tanggungan diperbankan dan untuk mengetahui
faktor penghambat apasaja yang menghambat pelaksanaan lelang kredit macet terhadap objek hak
tanggungan diperbankan. Adanya ketidakpastian hukum pada saat eksekusi benda jaminan kredit
macet terhadap objek hak tanggungan diperbankan dan adanya beberapa faktor penghambat pada
saat pelaksanaan lelang jaminan kredit macet terhadap objek hak tanggungan diperbankan. Bank
dalam melaksanakan eksekusi lela ng terhadap objek hak tanggungan dapat diajukan permohonan
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melaksanakan eksekusi lelang guna
melunasi hutang debitur sesuai berdasarkan dengan Peraturan Menteri nomor 304/PMK.01/2002
tanggal 13 juli 2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Bank dalam melaksanakan eksekusi ojek
jaminan hak tangungan berdasarkan kekuatan titel eksekutorial yang ada dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) mengalami ketidakpastian hukum, tidak jarang pula timbul gugatan
karena ketidakpuasan debitur terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur.

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERKAIT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PELAJAR DI KOTA METRO

Dr. Prima Angkupi Ridwan Ayu Widya Setiawan — Wed, 01 Feb 2023 00:00:00 +0000

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menjadi kasus yang sangat
memperihatinkan, mengingat bahwasannya narkotika dapat menjadi perusak generasi penerus
bangsa. Tindak Pidana Narkotika sendiri diatur dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika. Pada saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan
terlarang telah mencapai penyebarannya di Provinsi Lampung dan tidak hanya melibatkan orang orang dewasa tetapi juga melibatkan remaja dan khususnya pelajar.Analisis Kriminologis Terkait
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Pelajar di Kota Metro,menunjukan bahwa,
faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tingkat pelajar di Kota Metro
disebabkan oleh ruang lingkup pergaulan atau lingkungan, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi
terhadap narkotika, kurangnya perhatian dari keluarga dan jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang
menjadi upaya para penegak hukum didalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana
penyalahgunaan narkotika tingkat pelajar di Kota Metro dengan upaya preventif dan represif.
Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang bahaya narkotika dan ancaman pidananya.
Agar senantiasa masyarakat mengetahui dan menghindari kejahatan luar biasa tersebut Adapun
saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bagian dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat
memberikan manfaat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika
tingkat pelajar. Saran penulis, untuk semua lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan termasuk Badan Narkotika Nasional untuk bersama-sama berkoordinasi secara
kompak didalam memberantas kejahatan luar biasa ini

ANALISIS KRIMINOLOGI PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Dr. Edi Ribut Herwanto Dr. Benadi Ariza Umami Reza Rahmanda Putra — Wed, 01 Feb 2023 00:00:00 +0000

Tindak pidana perbuatan cabul dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja, misalnya
seorang pelaku perbuatan cabul melakukan tindakan tersebut terhadap orang yang tidak dikenalnya,
orang yang dikenalnya dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga. Dalam penelitian
ini lebih difokuskan terhadap tindak pidana perbuatan cabul dalam lingkup keluarga. Pencabulan
yang dilakukan dalam lingkup keluarga ini, merupakan bentuk kejahatan seks yang menyimpang
dan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya.Tindak pidana
pencabulan di Kota Metro Lampung, ini dipengaruhi dari proses perkembangan kebudayaan dan
peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik
mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras
(beralkohol). Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial
dan kultur. Perkembangan perekonomian di Kota Metro, Lampung cenderung belum merata di
setiap Kota Metro, Lampung dipengaruhi masih terdapatnya pengangguran, sehingga terjadi
penyimpangan seksual contohnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku
kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya
dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak
hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku
pencabulan.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK

Samsul Arifin H. Adri Abunawar Dilla Fadilla — Wed, 01 Feb 2023 00:00:00 +0000

Pokok masalah dari penelitian ini ialah tentang bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan
Putusan Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak. Pada kasus Tindak Pidana Asusila
Terhadap Anak ini terdapat dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Pasal 81 Ayat (2). Dalam terwujudnya Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan
Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak,akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim
dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana asusila terhadap anak dan bagaimana pelaksanaan
putusan perkara tindak pidana asusila terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan
pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa responden
atau narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan langsung dengan penelitian, dan
menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana asusila
terhadap anak melihat dengan hal-hal yang memberatkan dan juga melihat hal-hal yang
meringankan. Sedangkan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana asusila terhadap anak
dilaksanakannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pidum dan juga sesuai dengan
Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah mengambil keputusan, maka dalam persidangan hal-hal
yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatanya
dan menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu
perkara. Karena hal tersebut sama sekali tidak menjamin bahwa terpidana sungguh-sungguh
memiliki sifat atau kepribadian yang baik. Orang tua harus memberikan lebih banyak perhatian
begitupun dengan pengawasan kepada anak-anaknya agar anak tidak lagi terjerumus dalam
maraknya kejahatan asusila.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 39/PID.SUS/2019/PN MET PERKARA PROSTITUSI PADA MEDIA SOSIAL DI KOTA METRO

Muhammad Sofyan Taufik A. Dhimaz Kondang Pribadi Guna Prasongko — Wed, 01 Feb 2023 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat mampuh merubah
kehidupan manusia, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung bagi pengunaan
internet, internet sendiri mempunyai dampak positif dan negative sebagai media komunikasi digital
tanpa mengenal batas wilayah, bahkan negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara maju
jika mampu memanfaatkan media internet tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Da mpak
negatifnya yaitu timbulnya perbuatan yang melawan hukum pada dunia maya (cybercrime).
Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah Salah satu perbuatan melawan hukum
seperti penyalahgunaan media sosial sebagai penyalur prostitusi online yang kerap kali
dipergunakan sebagai sarana suatu tindakan kejahatan. Pelaksana secara yuridis terhadap
penyalahgunaan media sosial yang dilakukan baik yang bersifat preventif maupun refresif sudah
dilakukan para penegak hukum seperti upaya preventif, para penegak hukum melakukan
pencegahan, pengendalian prilaku masyarakat dan mendekatkan diri kepada kerohanian,
melakukan patroli keliling. Untuk upaya penanggulangan yang bersifat refresif para penegak
hukum sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan didalam suatu peraturan hukum untuk menindak
lanjuti suatu tindak pidana prostitusi pada media sosial.Faktor penghambat penegak hukum
dalammenyelidiki prostitusi dalam hal ini sulitnya mencari identitas para pelaku yang sebenarnya,
kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian, sumber daya
manusia dalam bidang teknologi informasi yang amat terbatas, kurangnya kesadaran dari diri
masyarakat itu sendiri apakah mau mendengar atau tidak.

KEDUDUKAN HUKUM BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN YANG TELAH DIPERJUALBELIKAN

Nitaria Angkasa Intan Pelangi — Wed, 01 Feb 2023 00:00:00 +0000

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan
adanya barang bukti, hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada.
Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah/tidaknya seorang terdakwa.Hasil
analisis diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
adalah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, barang bukti dan
pengakuan terdakwa, menyatakan Terdakwa RDS bin AFE terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa
Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan perbuatan yang dilakuk an
terdakwa yang sangat merugikan orang lain. Setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan
memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dengan
memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
Pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHAP Menyatakan Terdakwa RDS terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu majelis hakim menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.